 |
| Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil |
Jakarta----Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala BPN Sofyan Djalil
menyebutkan, dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Jusuf
Kalla (JK) masih banyak mafia tanah yang bergentayangan.
Padahal, kata Sofyan, internal Kementerian ATR telah melakukan
reformasi dengan memperbaiki mekanisme dan mematuhi aturan yang ada dalam
memproses perizinan sertifikasi tanah.
Reformasi internal, nantinya akan bermuara pada pembentukan Tim
Sapu Bersih (Saber) Mafia Tanah. Prosesnya masih dalam pembahasan internal dan
siap dipresentasikan dihadapan Presiden Joko Widodo.
"Karena keberadaan mafia tanah ini mengancam kepastian
hukum di sektor pertanahan," kata Sofyan di Kantor KSP, Jakarta, Jumat
(21/10/2016).
Pembentukan Tim Saber Mafia Tanah bertujuan untuk memberikan
kepastian iklim investasi di Indonesia. Apalagi, pemerintah saat ini tengah
mempercepat proses sertifikasi masyarakat kecil.
"Ini program saber mafia tanah, agar ada kepastian
investasi," tandasnya.
Rekrut Ribuan Juru Ukur
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang
(ATR)/ Kepala BPN Sofyan Djalil menuturkan, tahun depan akan merekrut 2.500
sampai 3.000 juru ukur yang berlisensi guna memenuhi target sertifikasi tanah
yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sofyan menyebutkan, pada 2017 Presiden Jokowi menargetkan
pemerintah bisa memberikan sertifikat bagi 5 juta bidang tanah secara cepat.
Saat ini, pemerintah baru berhasil mensertifikasi 1,7 juta bidang.
"Selama ini juru ukur kekurangan, tahun depan kita akan
merekrut juru ukur berlisensi, kita harapkan merekrut 2.500-3.000 juru ukur,
agar masyarakat tidak perlu mendatangi BPN untuk melakukan pengukuran
tanah," kata Sofyan di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (21/10/2016) seperti
dilansir dari okezone.com.
Sofyan melanjutkan, masyarakat yang ingin memproses pembuatan
sertifikat bisa langsung mendatangi kantor jasa pengukuran tanah yang isinya
merupakan para juru ukur berlisensi yang telah direkrut secara resmi oleh
pemerintah. "Selama ini yang
membebani BPN, karena tidak ada penambahan PNS selama 10 tahun, makanya
menggunakan juru ukur berlisensi," tambahnya.
Menurut Sofyan, pilot project pertama yang diterapkan pemerintah
dalam mempercepat proses pemberian sertifikasi dilakukan di Jakarta, Surabaya,
dan Batam. Lanjut Sofyan, pada 2017 seluruh tanah di Jakarta diharapkan sudah
memiliki sertifikat dengan adanya kerjasama dengan Pemrov DKI Jakarta yang
bersedia menyiapkan anggaran Rp100 miliar.
"Inilah program utama kita," tandasnya. (istw/okz).
