Sejuta Rumah Terkendala Perizinan dan Sertifikat BPN

Vidi bersama pengurus dan anggota DPD Apersi Aceh

Bandar Lampung. Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Vidi Sufriadi, mengatakan, langkah untuk mensukseskan program sejuta rumah pemerintah saat ini terkendala perizinan dan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Ada dua kendala klasik yang dialami Apersi untuk membangun perumahan rakyat, yakni  masalah perizinan dan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN),” kata Vidi kepada sebagaimana dikutip dari netralitas.com di Banda Aceh, Kamis (13/10).

Menurutnya kedua hal tersebut menjadi masalah utama dan klasik yang dihadapi Apersi di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, kendala itu belum bisa diatasi karena belum adanya standarisasi dan payung hukum yang dihasilkan oleh pemerintah pusat.

“Ini memang kendala yang dihadapi. Kalau hal-hal yang lain masih bisa ditolerir dan dicari solusinya. Ini menghambat terwujudnya percepatan program pemerintah secara ideal untuk membangun satu juta rumah,” sebutnya.

Dikatakan Vidi, guna mengatasi hal itu DPP Apersi akan melakukan komunikasi dan pendekatan dengan pemerintah pusat, agar segera membahas dan mengelurkan payung hukum yang selama ini jadi masalah.

“Kami DPP Apersi akan melakukan pendekatan, lobi dan komunikasi dengan stakholder pusat. Karena pemerintah di daerah-daerah sedang menungu payung hukum yang disahkan oleh pemerintah pusat untuk ditindaklanjutin di daerah masing-masing,” sebutnya.

Ia menjelaskan, belum adanya payung hukum yang dihasilkan oleh pemerintah pusat, membuat pemerintah daerah tidak bisa membuat produk hukum lanjutan guna mengimplementasikan program pemerintah tersebut.

“Saya menyimpulkan bahwa pemerintah di daerah-daerah sedang menunggu produk hukum dari pusat untuk mensukseskan program perumahan rakyat,”ungkapnya.

Ia juga menyatakan, penyediaan dan pembangunan perumahan rakyat sangat potensial dilaksanakan di Aceh dengan melihat idikasi dan indikator yang ada saat ini.

“Aceh akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang punya nilai tinggi. Saya juga optimisme dan apresiasi yang tinggi terhadap potensi ini. Sehingga harus disikapi dan diantisipasi sedini mungkin agar pengurus DPD Apersi Aceh bisa siap untuk menghadapi dan menerima pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ini,” terangnya.

Apersi sebagai mitra pemerintah, lanjutnya, pihaknya melihat pemerintah merespon dengan positif mendukung penuh. Sekali lagi, hanya perizinan dan sertifikat BPN yang menjadi kendala.

“Kami perlu payung hukum. Cuma itu yang dibutuhkan pemerintah daerah. Jadi kalau regulasi dan payung hukum sudah terbentuk, saya sangat optimis bisa segera dilaksanakan Apersi di daerah,” katanya.

Hal serupa juga dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apersi Aceh, Afwal Winardi, ihwal masalah yang dihadapi Apersi.

“Kendala yang dihadapi Apersi Aceh saat ini ada pada sertifikat kepemilikan tanah,” katanya.

Diungkapkanya, upaya dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah sudah sangat bagus, baik pemerintah Aceh maupun pemerintah daerah.

“Dukungan dari pemerintah sudah banyak dan sangat baik,” ujarnya.

Dia juga berterimakasih kepada DPP Apersi yang telah datang ke daerah untuk melihat dan mengetahui langsung permasalahan yang dihadapi Apersi. Pertemuan dengan DPP Apersi juga dihari pihak notaris Aceh dan BPN. Hal ini dilakukan agar merak mengetahui kendala dan oermasalahan yang di hadapi Apersi.

“Kami sangat berterimakasih kepada DPP Apersi yang sudah datang ke Aceh untuk melihat dan mencari tahu mengetahui permasalahan yang dihadapi Apersi di daerah-daerah. Ini juga kita lakukan agar pihak notaris dan BPN mengetahui permasalahan yang kita hadapi. Dan ternyata banyak permasalahannya,” pungkasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Apersi Aceh akan melakukan pertemuan serupa di daerah untuk megetahui permasalahan yang selama ini dihadapi.

“Nantinya setelah kita rangkum permasalahan tersebut, akan kita atasi dengan melakukan MoU dengan Kanwil BPN. Harapan kita sejuta rumah ini dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah dan supaya program ini cepat dirasakan masyarakat yang berpenghasilan rendah,” harap dia.(red)

Read More

Vidi Sosialisasi Di Lampung

Bandar Lampung—Vidi Surfiadi, SH, wakil ketua umum bidang infrastruktur DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) sosialisasikan program kerja untuk mengikuti bursa pencalonan  sebagai ketua umum DPP  Apersi periode 2016-2020. Vidi kemarin, selasa (18/10) menggelar silahturahmi dengan ketua dan angoota DPD Apersi Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

Kedatangan Vidi dan rombongan diterima oleh Lisa SIlawati, ketua DPD Persi Lampung dan segenap anggota berlangsung hangat  dan kekeluargaan. Pada kesempatan tersebut Vidi yang didampingi Ketua DPD Apersi Banten Sabrie Nurdin, SH lebih banyak berdiskusi dan menyampaikan program program unggulan yang akan diusungnya jika terpilih sebagai Ketua Umum DPP Apersi 2016-2020.

“Saya dibesarkan oleh Apersi. Hal ini menjadi suatu dorongan batin serta dorongan alam (Tuhan),  yang memanggil saya untuk menggabdikan dan mendedikasikan hidup saya, demi anggota dan kemaslahatan umat,” ujarnya.

Alasannya, menurut Vidi, memang sederhana. “Dengan mendedikasikan diri saya untuk anggota, maka berarti saya harus siap untuk segala hal, lahir dan batin. Harus ikhlas. Jadi ini bukan tentang apa yang bisa saya dapatkan dari mereka, tapi apa yang bisa saya berikan, persembahkan untuk mereka.”

“Dan Insya Allah, jika saya terpilih untuk mengemban amanah dari para anggota, hal itulah yang akan menjadi target pelaksanaan organisasi ini. Bagi saya, jabatan bukan apa-apa,” dan saya siap melayani kepentingan anggota,” tegasnya.

Sebagai bukti kesiapannya, Vidi bukan hanya sekedar punya jargon “Kang Vidi Ikhlas Mengabdi” tapi juga memiliki sejumlah visi misi yang diyakininya akan membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi anggota dan Apersi sendiri.

Seperti melanjutkan program kerja yang belum sempat terselesaikan di kepengurusan periode sebelumnya, mempererat hubungan kerjasama dengan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan bidang perumahan rakyat, dan menyejahterakan anggota dan organisasi

“Mengapa salah satu visi saya adalah menyejahterakan anggota? Karena organisasi bisa sejahtera jika seluruh anggotanya sudah mencapai kata sejahtera lebih dulu. Jadi bukan mendahulukan kesejahteraan organisasi baru kemudian anggotanya,” urainya.

“Jika anggotanya sudah sejahtera maka otomatis organisasinya pun pasti akan ikut sejahtera, ikut terdongkrak kemampuannya. Dan jika organisasinya sudah sejahtera, maka segala program organisasi yang telah disepakati bersama pasti bisa berjalan,” tegasnya lagi.

Untuk diketahui Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) rencananya pada Desember 2016 nanti akan menggelar acara musyawarah nasional (Munas) ke IV. Dan salah satu agendanya adalah pemilihan ketua umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apersi.

Dalam Munas tersebut, sebanyak 34 provinsi akan memilih calon ketua umum DPP Apersi periode 2016-2020.

Berkaitan dengan agenda tersebut, H. Vidi Surfiadi SH., Wakil Ketua Umum bidang Infrastruktur DPP Apersi yang juga merangkap Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi DPD Apersi Banten, menyatakan kesiapannya untuk maju dalam pemilihan tersebut.

Kesiapannya tersebut  dibuktikan dalam acara yang bertajuk “Deklarasi Calon Ketua Umum Apersi” yang berlokasi di restoran Nelayan Serpong, Tangerang, banten, pada Jumat, 23 September lalu.

Pada acara yang dihadiri oleh perwakilan dari DPD Apersi Banten, Kalimantan Barat, Aceh, Bengkulu, dan Jawa Tengah, pria yang akrab disapa dengan panggilan Kang Vidi ini pun menyampaikan alasan pencalonan dirinya serta visi misinya..

Bakal calon bermunculan

Bursa penjaringan bakal calon ketua umum DPP Apersi juga sudah memunculkan bakal calon lain salah satunya yang lain Junaidi Abdilah yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua DPP Apersi. Junadi Abdillah selama ini dikenal eksis terus membangun perumahan bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) di Kalbar. 

Pengurus dan anggota DPD Apersi Kalimantan Barat mendukung sepenuhnya pencalonan Junaidi Abdilah mengikuti bursa pencalonan ketua umum DPP Apersi periode 2016-2020 yang akan digelar medio Desmeber mendatang.

Selain itu kepiawaiannya berorganisasi dan aktif secara nasional menjadikan sosok mantan pegawai bank BTN Pontianak ini semakin dikenal di tingkat pusat.  Hampir semua DPD Apersi provinsi seluruh Indonesia sudah disambanginya.  “ Pak Jun ini sangat dekat dengan ketum Edy Ganefo. Tentunya dia  sangat paham untuk mengembangkan Apersi kedepannya,” timpal H.Galing Sekretaris DPD Apersi Kalbar menambahkan.

Menguatnya dorongan anggota agar Junaidi mempimpin DPP Apersi secara nasional tak ditampik olehnya. “Selama ini teman-teman daerah berbagai provinsi lebih proaktif minta saya menggantikan pak ketum. Apalagi sudah di dukung oleh Kalbar, maka  sayapun harus siap menerima amanah ini,” jelas Junaidi Abdillah disela-sela acara HBD-nya yang ke-43 bersama anggota Apersi di hotel Orchard, beberapa waktu lalu.

Junaidi Abdilah sendiri sudah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon ketua umum DPP Apersi periode 2016-2020 pada 5 Oktober lalu di Jakarta. Acara tersebut dihadiri seidkitnya 20 pengurus DPD Apersi seluruh Indonesia.  (red)

Read More