Sejuta Rumah Terkendala Perizinan dan Sertifikat BPN

Vidi bersama pengurus dan anggota DPD Apersi Aceh

Bandar Lampung. Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Vidi Sufriadi, mengatakan, langkah untuk mensukseskan program sejuta rumah pemerintah saat ini terkendala perizinan dan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Ada dua kendala klasik yang dialami Apersi untuk membangun perumahan rakyat, yakni  masalah perizinan dan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN),” kata Vidi kepada sebagaimana dikutip dari netralitas.com di Banda Aceh, Kamis (13/10).

Menurutnya kedua hal tersebut menjadi masalah utama dan klasik yang dihadapi Apersi di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, kendala itu belum bisa diatasi karena belum adanya standarisasi dan payung hukum yang dihasilkan oleh pemerintah pusat.

“Ini memang kendala yang dihadapi. Kalau hal-hal yang lain masih bisa ditolerir dan dicari solusinya. Ini menghambat terwujudnya percepatan program pemerintah secara ideal untuk membangun satu juta rumah,” sebutnya.

Dikatakan Vidi, guna mengatasi hal itu DPP Apersi akan melakukan komunikasi dan pendekatan dengan pemerintah pusat, agar segera membahas dan mengelurkan payung hukum yang selama ini jadi masalah.

“Kami DPP Apersi akan melakukan pendekatan, lobi dan komunikasi dengan stakholder pusat. Karena pemerintah di daerah-daerah sedang menungu payung hukum yang disahkan oleh pemerintah pusat untuk ditindaklanjutin di daerah masing-masing,” sebutnya.

Ia menjelaskan, belum adanya payung hukum yang dihasilkan oleh pemerintah pusat, membuat pemerintah daerah tidak bisa membuat produk hukum lanjutan guna mengimplementasikan program pemerintah tersebut.

“Saya menyimpulkan bahwa pemerintah di daerah-daerah sedang menunggu produk hukum dari pusat untuk mensukseskan program perumahan rakyat,”ungkapnya.

Ia juga menyatakan, penyediaan dan pembangunan perumahan rakyat sangat potensial dilaksanakan di Aceh dengan melihat idikasi dan indikator yang ada saat ini.

“Aceh akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang punya nilai tinggi. Saya juga optimisme dan apresiasi yang tinggi terhadap potensi ini. Sehingga harus disikapi dan diantisipasi sedini mungkin agar pengurus DPD Apersi Aceh bisa siap untuk menghadapi dan menerima pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ini,” terangnya.

Apersi sebagai mitra pemerintah, lanjutnya, pihaknya melihat pemerintah merespon dengan positif mendukung penuh. Sekali lagi, hanya perizinan dan sertifikat BPN yang menjadi kendala.

“Kami perlu payung hukum. Cuma itu yang dibutuhkan pemerintah daerah. Jadi kalau regulasi dan payung hukum sudah terbentuk, saya sangat optimis bisa segera dilaksanakan Apersi di daerah,” katanya.

Hal serupa juga dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apersi Aceh, Afwal Winardi, ihwal masalah yang dihadapi Apersi.

“Kendala yang dihadapi Apersi Aceh saat ini ada pada sertifikat kepemilikan tanah,” katanya.

Diungkapkanya, upaya dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah sudah sangat bagus, baik pemerintah Aceh maupun pemerintah daerah.

“Dukungan dari pemerintah sudah banyak dan sangat baik,” ujarnya.

Dia juga berterimakasih kepada DPP Apersi yang telah datang ke daerah untuk melihat dan mengetahui langsung permasalahan yang dihadapi Apersi. Pertemuan dengan DPP Apersi juga dihari pihak notaris Aceh dan BPN. Hal ini dilakukan agar merak mengetahui kendala dan oermasalahan yang di hadapi Apersi.

“Kami sangat berterimakasih kepada DPP Apersi yang sudah datang ke Aceh untuk melihat dan mencari tahu mengetahui permasalahan yang dihadapi Apersi di daerah-daerah. Ini juga kita lakukan agar pihak notaris dan BPN mengetahui permasalahan yang kita hadapi. Dan ternyata banyak permasalahannya,” pungkasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Apersi Aceh akan melakukan pertemuan serupa di daerah untuk megetahui permasalahan yang selama ini dihadapi.

“Nantinya setelah kita rangkum permasalahan tersebut, akan kita atasi dengan melakukan MoU dengan Kanwil BPN. Harapan kita sejuta rumah ini dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah dan supaya program ini cepat dirasakan masyarakat yang berpenghasilan rendah,” harap dia.(red)