PR Bagi Ketua DPP Apersi 2016-2020

dpdapersilampung.blogspot.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) akan menggelar pemilihan Ketua Umum Apersi periode 2016-2020 pada Munas Apersi ke-V di Jakarta pada 14-16 Desember 2016 mendatang.

 Tim penjaringan mengumumkan tiga nama sebagai calon ketum asosiasi tersebut, yakni Juneidi Abdillah, Vidi Surfiadi, dan Barkah Hidayat.

"Ketiganya adalah kader terbaik yang memiliki peluang sama untuk mengangkat Apersi menjadi lebih baik lagi di masa mendatang," ujar Ketua Umum DPP Apersi, Eddy Ganefo, Kamis (8/12/2016).

Eddy mengatakan pada musyawarah nasional tersebut akan dilakukan evaluasi kepengurusan periode saat ini, selain juga menyusun program kerja untuk empat tahun ke depan, serta beberapa rekomendasi Apersi untuk pemerintah.

Dia menyebutkan ada tiga pekerjaan rumah yang harus dikawal para calon ketua Apersi periode mendatang. Pertama, mengawal terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII. Sejak dirilis pada 24 Agustus 2016, hingga kini peraturan pemerintah terkait penyederhaaan perizinan untuk pembangunan rumah rakyat belum juga tuntas.

Kedua, Apersi harus terus mengawal terlaksananya gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di bidang perumahan rakyat. Eddy menilai isu ini sangat strategis untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat dan menekan harga jual. Hal itu mengingat dari seluruh biaya pembangunan rumah, sekitar 20 persennya masuk dalam kategori pungli, mulai perizinan, izin lingkungan (Amdal), pertanahan seperti sertifikasi, listrik PLN hingga PDAM.

"Kalau itu (pungli) bisa dipangkas akan ada efisensi biaya sehingga bisa menekan biaya produksi. Kalau harga tidak turun, setidaknya kualitas material bisa lebih baik, misalnya plafon bisa diganti gipsum. Kalau pengurusan izin pun bisa lebih cepat, maka iklim investasi lebih terjamin," ujar Eddy.

Untuk itu, lanjut Eddy, pada Munas bertema 'Apersi Bertekad Menjadi Garda Terdepan Suksesnya Program Sejuta Rumah' itu asosiasi tersebut akan mendatangkan narasumber dari tim Saber Pungli Kementerian Polhukam. Tim ini akan memberikan penjelasan kepada pengembang ihwal proses melakukan pelaporan.

"Karena teman-teman tentu takut ditandai dan akhirnya justru semakin dipersulit," papar Eddy.

Adapun "PR" ketiga yang perlu dikawal kepengurusan mendatang adalah kepastian ketersediaan sambungan listrik. Saat ini, lanjut Eddy, pasokan listrik menjadi hambatan utama bagi pengembang rumah subsidi, terutama di daerah-daerah yang tidak ada ketersediaan daya. 

"Karena akad kredit KPR menjadi terhambat. Contohnta di Kalimantan Selatan, saat ini ada sekitar 3.000 unit rumah yang belum dialiri listrik sehingga gagal akad kredit," ujar Eddy.

Eddy mengatakan, banyak oknum PLN maupun pihak ketiga yang bermain dengan mempersulit proses penyambungan listrik supaya pengembang melakukan negosisasi. Ujung-ujungnya, lanjut dia, biaya yang dibayarkan menjadi lebih mahal.

"Ini saya kira harus segera dihentikan, karena penyediaan rumah rakyat adalah program pemerintah," katanya.

Saat ini sebanyak 3.096 perusahaan properti terdaftar di Apersi. Anggota yang aktif sebanyak 928 perusahaan. Dari jumlah itu, 20 persen di antaranya melakukan pembangunan rumah subsidi di Provinsi Jawa Barat.(sumber.kompas.com)

Read More

Tetap Waspada Di Akhir Tahun

JAKARTA - Pertumbuhan pasar peruahan telah menunjukkan tren prositif menysul pertumbuhan nilai penjualan pasar perumahan di Jabodetabek dan Banten pada Kuartal III-2016. Indonesia Property Watch (IPW) mencatat, pertumbuhan nilai penjualan tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,1%.

Menurut Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda mengatakan, kendati trennya positif, namun kondisi akhir tahun harus diwaspadai para pelaku bisnis properti.

Memasuki semester II pada Agustus lalu, pasar diketahui masih belum bergerak mengingat sebagian masyarakat masih konsentrasi untuk pemenuhan pelaporan tax amnesty.

"Setelah tahap I tax amnesty sampai akhir bulan, efektif hanya tersisa bulan Oktober dan November, sedangkan bulan Desember 2016 relatif sampai Januari 2017 banyak masyarakat yang menggunakannya untuk liburan. Sehingga pasar properti belum menjadi isu penting dalam pasar investor," kata Ali seperti dikutip dari laman resmi IPW, Selasa (1/11/2016).

Memasuki awal tahun, Ali mengatakan, sebagian masyarakat disibukkan dengan Pilkada serentak. Tahapan Pilkada khususnya di DKI Jakarta yang banyak menyita energi memberikan dampak psikologis sehingga banyak pula investor yang menunda pembelian propertinya.

"Namun demikian perlu diperjelas disini bahwa pasar properti saat ini bukan tidak mempunyai daya beli ataupun siklus mulai melemah lagi," ujar Ali.(okz)

Read More

Foto Audiensi DPD Apersi Lampung dengan GM PT PLN Persero Lampung

Ketua DPD Apersi Lampung Lisa Silawati bersama beberapa pengurus DPD Apersi Lainnya  saat dialog dengan General Manager PT PLN Persero Distribusi Lampung M Irwasnyah Putra, Jumat, 28 Oktober 2016 didampingi Sarbani Manager Divisi Niaga PT PLN Persero Distribusi Lampung.

Read More

PLN Lampung Siap Sinergi Dengan Pengembang

Bandar Lampung---GM PLN Distribusi Wilayah Lampung Lampung Irwansyah mengatakan akan mendukung sepenuhnya  pemenuhan kebutuhan listrik  untuk di lokasi  perumahan yang baru dikembangkan. Hanya saja untuk pemasangan listrik bersubsidi harus memenuhi persyaratan  antara lain Kartu Indonesia Sehat, kartu perlindungan sosial, dan surat keterangan tidak mampu

“Selain itu harus ada keterangan dari pemerintah daerah walikota/bupati yang menjelaskan bahwa benar masyarakat yang mengajukan permohonan listrik bersubsidi itu masuk dalam katagori miskin,” kata Irwansyah saat menerima Lisa Silawati, Ketua DPD  Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukian Seluruh Indonesia (Apersi) Provinsi Lampung, kemarin 28/ oktober di ruang kerjanya.

Menurut Irwansyah persyaratan untuk mendaatkan lsitrik bersubsidi berlaku secara nasional dan menjadi rujukan yang diikuti PLN di dalam menyalurkan aliran listrik kepada masyarakat.  Masyarakat penerima aliran listrik bersubsidi juga harus memikiki kartu atau terdaftar di dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Untuk perumahan perumahan bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), tidak lagi mendapatkan listrik subsidi dan diharapkan menggunakan daya 1.300 VA. Tetapi dengan membayar biaya pemasangan  900 VA.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan upaya PLN untuk memangkas pelanggan subsidi listrik yang mencapai 20 juta secara nasional.

Dalam bagian lain Irwasnyah menyambut baik permintaan kebutuhan aliran listrik untuk penerangan di perumahan yang baru dibuka dan akan dikembangkan oleh pengembang di Provinsi Lampung. PT PLN Lampung siap melakukan sinergi untuk realisasi pemenuhan kebutuhan aliran listrik.

“Kalau perlu kita adakan pertemuan per triwulan untuk menampung seluruh permasalahan kebutuhan aliran listrik perumahan yang baru dan akan  dikembangkan oleh pengembang,” kaa Irwasnyah didampingi Sarbani Manager Bidang Niaga PT PLN Persero Distribusi Lampung. (Red)

Read More

Kementerian PUPR Terus Sederhanakan Proses Izin Perumahan

Bogor.---Direktur Perencanaan dan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Heri Purwanto mengatakan pemerintah akan terus menyederhanakan proses izin perumahan sebagai tindak lanjut paket ekonomi jilid XIII.

"Kita akan terus sederhanakan proses izin yang sering disebut-sebut butuh waktu lama, tidak pasti, serta biayanya mahal," kata Eko di Sentul Bogor, Minggu (23/10/2016).

Proses izin yang semula 33 menjadi 11, sedangkan waktunya dari 1.000 hari menjadi 44 hari saja, ada izin yang kita hilangkan, disederhanakan, serta ada yang dipercepat sehingga secara keseluruhan proses izin perumahan turun 70 persen.

Ia mengatakan dengan penyederhanaan perizinan ada beberapa hal yang ingin dicapai Kementerian PUPR diantaranya mendorong program pembangunan satu juta rumah, menyediakan KPR bersubsidi dalam jumlah cukup, serta meningkatkan paket kebijakan bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Lebih jauh, Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Oni Febriarto Rahardjo mengatakan dengan paket kebijakan jilid XIII diharapkan disisi "supply" dalam hal ini pengembang rumah akan terpacu meningkatkan produksinya.

Menurut dia, salah satu kendala program satu juta rumah adalah terbatasnya dari sisi supply, sedangkan dari sisi permintaan (demand) jumlahnya justru terus bertambah, sehingga membuat backlog semakin melebar.

Oni menyebutkan tiga hal pokok menjadi kendala dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) yakni efisiensi, belum teridentifikasi secara pasti kebutuhan rumah di setiap wilayah provinsi, kota atau kabupaten, serta akses pendanaan.

Oni berharap turunnya biaya perizinan sampai dengan 70 persen dapat memangkas harga rumah menjadi lebih terjangkau, harus diingat kontribusi sektor perumahan di Indonesia terhadap PDB masih rendah baru 2,86 persen, bandingkan dengan Thailand dan Malaysia yang masing-masing sudah 8 dan 20 persen.

Oni melihat keberpihakan pemerintah terhadap MBR sudah sangat luar biasa melalui paket tersebut izin disederhanakan serta biaya-biaya dihilangkan seharusnya hal itu dapat menjadi solusi terhadap persoalan penyediaan rumah.

Oni mengatakan keberpihakan BTN terhadap penyediaan rumah bagi MBR sudah tidak diragukan mencapai 97 persen dari total pembiayaan, serta akan terus ditingkatkan setiap tahunnya.

Oni menjelaskan dukungan BTN terhadap pembiayaan program sejuta rumah meningkat 20,23 persen pada 2016, yakni dari posisi 2015 sebanyak 474.099 unit menjadi 570.000 unit.

Hingga semester I-2016 Bank BTN sudah membiayai 400.982 unit atau 70,35 persen dari target program sejuta rumah pada 2016.

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo berharap petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis paket kebijakan XIII dapat diterbitkan agar dapat dirasakan pengembang terutama di daerah.

Eddy berharap dengan kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi harga rumah sampai dengan 20 persen apalagi pemerintah telah membentuk tim sapu bersih pungli yang tentunya akan membuat pengurusan izin lebih mudah dan memperkecil biaya izin tidak resmi.

Eddy menyampaikan kebijakan tersebut memberikan angin segar bagi pengembang terutama yang berorientasi pada pembangunan rumah MBR karena marjinnya sangat kecil, dengan dihapuskan izin tersebut akan memberikan keleluasaan dalam mengembangkan bisnisnya.

Eddy juga menyoroti salah satu komponen yang membuat harga rumah menjadi tinggi adalah tanah, untuk mencari tanah dengan harga MBR haruslah berlokasi yang agak jauh, solusinya ketersediaan lahan dengan berkerja sama dengan perusahaan dan pemerintah untuk menyediakan rumah bagi pekerja dan karyawan.

Sedangkan Wakil Ketua Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI), Joko Slamet Utomo mengatakan ada sejumlah daerah yang sangat perhatian terhadap ketersediaan rumah bagi MBR dengan memberikan kemudahan dalam memberikan izin-izin.

Joko juga menyampaikan perlunya regulasi tambahan untuk pengadaan lahan bagi rumah MBR karena dengan kondisi sekarang memang agak sulit mencari harga dapat terjangkau kecuali melakukan kerja sama.(red)

Read More

Pengembang Dilibatkan Dalam Tim Saber Mafia Tanah

ketua umum Apersi Edy Ganefo

JAKARTA – Rencana Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)  membentuk Tim Sapu Bersih (Saber) untuk memberantas mafia tanah mendapat respon positif dari pengembang.

 DPP Apersi siap mendukung BPN ikut dalam pembentukan Tim Saber yang saat ini intens di bahas intern BPN..

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo, agar sapu bersih tersebut lebih optimal memberantas mafia tanah, sebaiknya pemerintah memasukkan unsur pelaku perumahan atau asosiasinya.

"Usul saya Tim Saber BPN (Badan Pertanahan Nasional) ada unsur dari pelaku perumahan supaya sapunya bersih," kata Eddy sebagaimana diwartawakan  Okezone, Jumat (21/10/2016)

Pasalnya, Eddy menerangkan, selama ini pungutan liar atau pungli di bidang pertanahan selalu jadi penghambat pengembangan perumahan. "Selalu jadi penghambat masalahnya selama ini," ucapnya.

Untuk sekadar diketahui, pembentukan Tim Saber Mafia Tanah ini disebutkan memiliki tujuan untuk memberikan kepastian iklim investasi di Indonesia. Apalagi, pemerintah saat ini tengah mempercepat proses sertifikasi tanah masyarakat kecil.(red)

Read More

Mafia Tanah Bergentayangan, Kepala BPN Bentuk Tim Saber

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil

Jakarta----Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala BPN Sofyan Djalil menyebutkan, dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Jusuf Kalla (JK) masih banyak mafia tanah yang bergentayangan.

Padahal, kata Sofyan, internal Kementerian ATR telah melakukan reformasi dengan memperbaiki mekanisme dan mematuhi aturan yang ada dalam memproses perizinan sertifikasi tanah.

Reformasi internal, nantinya akan bermuara pada pembentukan Tim Sapu Bersih (Saber) Mafia Tanah. Prosesnya masih dalam pembahasan internal dan siap dipresentasikan dihadapan Presiden Joko Widodo.

"Karena keberadaan mafia tanah ini mengancam kepastian hukum di sektor pertanahan," kata Sofyan di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Pembentukan Tim Saber Mafia Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian iklim investasi di Indonesia. Apalagi, pemerintah saat ini tengah mempercepat proses sertifikasi masyarakat kecil.

"Ini program saber mafia tanah, agar ada kepastian investasi," tandasnya.

Rekrut Ribuan Juru Ukur

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala BPN Sofyan Djalil menuturkan, tahun depan akan merekrut 2.500 sampai 3.000 juru ukur yang berlisensi guna memenuhi target sertifikasi tanah yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sofyan menyebutkan, pada 2017 Presiden Jokowi menargetkan pemerintah bisa memberikan sertifikat bagi 5 juta bidang tanah secara cepat. Saat ini, pemerintah baru berhasil mensertifikasi 1,7 juta bidang.

"Selama ini juru ukur kekurangan, tahun depan kita akan merekrut juru ukur berlisensi, kita harapkan merekrut 2.500-3.000 juru ukur, agar masyarakat tidak perlu mendatangi BPN untuk melakukan pengukuran tanah," kata Sofyan di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (21/10/2016) seperti dilansir dari okezone.com.

Sofyan melanjutkan, masyarakat yang ingin memproses pembuatan sertifikat bisa langsung mendatangi kantor jasa pengukuran tanah yang isinya merupakan para juru ukur berlisensi yang telah direkrut secara resmi oleh pemerintah.  "Selama ini yang membebani BPN, karena tidak ada penambahan PNS selama 10 tahun, makanya menggunakan juru ukur berlisensi," tambahnya.

Menurut Sofyan, pilot project pertama yang diterapkan pemerintah dalam mempercepat proses pemberian sertifikasi dilakukan di Jakarta, Surabaya, dan Batam. Lanjut Sofyan, pada 2017 seluruh tanah di Jakarta diharapkan sudah memiliki sertifikat dengan adanya kerjasama dengan Pemrov DKI Jakarta yang bersedia menyiapkan anggaran Rp100 miliar.

"Inilah program utama kita," tandasnya. (istw/okz).

Read More